MTsS LKMD Sawa

Kementerian Negara             :

Unit Eselon I                       :

Unit Eselon II / Satker          :

Program                              :

Hasil ( Outcome )                 :

Kegiatan                             :

Indikator Kinerja Kegiatan  :

Kementerian Agama

Ditjen Pendidikan Islam (025.04.07)

Kanwil Kemenag. Provinsi Maluku (025.21) / MTsN 2 Ambon Kota Ambon Pendidikan Islam

Meningkatnya Pendidikan Islam

Peningkatan Akses, Mutu dan Relevansi Madrasah Terlaksananya BOS Bagi Siswa MTsN 2 Ambon

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 6 ayat 1, bahwa : “Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Pada pasal 34 ayat 2 mengamanatkan bahwa : “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Dan pada ayat 3, bahwa : “Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Konsekuensinya, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar (SD/MI dan SMP/MTs) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Indikator keberhasilan pelaksanaan amanat tersebut, diukur melalui Angka Partisipasi Kasar (APK).

Untuk itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan APK salah satunya melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program Wajar Dikdas 9 Tahun. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana dimaksud. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program Wajar Dikdas 9 Tahun. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas madrasah. Sejalan dengan hal tersebut di atas, MTsN 2 Ambon merupakan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang berada dalam binaan dan layanan pendidikan pada lingkup Kementerian Agama. Sebagai satuan pendidikan, MTsN 2 Ambon merupakan penyelenggara program Wajar Dikdas 9 Tahun. Berdasarkan data EMIS, jumlah siswa MTsN 2 Ambon saat ini sebanyak 89 siswa/orang dan terbagi dalam 4 rombel. Jumlah rata-rata siswa per rombel 33 siswa, dengan pola belajar masuk pagi (1 shiff). .

Oleh karena itu, MTsN 2 Ambon saat ini dihadapkan pada tantangan layanan pendidikan, baik upaya meningkatkan akses, mutu maupun relevansi madrasah. Di satu sisi, perlu meningkatkan akses yang luas kepada masyarakat (Kontribusi APK) sebagai pelaksana program Wajar Dikdas 9 Tahun pada madrasah. Namun, fakta menunjukkan bahwa mulai banyak animo masyarakat/siswa untuk bersekolah pada MTsN 2 Ambon dalam 3 tahun terakhir yang ditunjukkan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yakni; antara 40 - 60 pendaftar. dengan kondisi Madrasah yang baru berkembang selama 3 Tahun dengan bertambahnya siswa yang stabil dari tahun ke tahun maka kualitas Madrasah harus seiring dengan animo masyarakat. Dari sisi ini, perlu meningkatkan mutu dan relevansi madrasah, seiring dengan tuntutan dan dinamika lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global.

Selain terbatasnya prasarana ruang kelas, juga masih terbatasnya sarana pendidikan lainnya berupa kebutuhan media pembelajaran, peralatan lab. IPA, alat pengolah data (penyiapan ujian online - Assesmen Nasional Berbasis Komputer/ANBK) maupun sarana pendukung lainnya, maka secara tidak langsung berpengaruh terhadap kegiatan PBM serta kegiatan ekskul siswa. Pada akhirnya, semua bermuara pada standar kelulusan (SKL) serta evaluasi dan penilaian SPM/SNP (Akreditasi Mutu Madrasah).

Mengingat keberhasilan layanan pendidikan pada MTsN 2 Ambon merupakan wujud peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Pendidikan Islam sebagai pelaksana tugas dan fungsi Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Kota Ambon khususnya dan Provinsi Maluku pada umumnya, sekaligus semakin mengokohkan eksistensi dan jati diri madrasah sebagai satuan Pendidikan Islam yang secara integral dari Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk itu, upaya meningkatkan akses, mutu dan relevansi madrasah salah satunya melalui Program Siswa MTs Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka berikut disampaikan usulan kegiatan-kegiatan melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2022

Adapun strategi pencapaian keluaran (output) kegiatan, maka pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MTsN 2 Ambon Tahun 2022, akan menggunakan metode Swakelola, yakni kegiatan tersebut akan direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh Tim/Panitia Pelaksana sesuai SK. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pengawasan dilakukan langsung oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Adapun tahapan dan waktu pelaksanaan dalam pencapaian Output kegiatan peningkatan akses, mutu dan relevansi madrasah melalui 3 (tiga) komponen. Salah satu Komponen yaitu Siswa MTs. penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tahapan pelaksanaan dalam pencapaian Output kegiatan tanpa Suboutput, tetapi dicapai melalui komponen utama dan komponen utama dicapai melalui Sub komponen. Rincian Sub komponen sebagaimana tabel di bawah ini, dan akan dilaksanakan selama 1 (satu)Tahun Anggaran (Januari s.d. Desember 2022), sebagai berikut :

Total anggaran yang diperlukan untuk pencapaian keluaran (output) dari pelaksanaan Output Kegiatan Siswa MTs Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini sebesar Rp 94.600.000,-(Sembilan Puluh Empat Juta Enam ratus Ribu Rupiah) sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

USULAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SATKER) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

A M B O N

2021

Data Proses Pembelajaran

1. Pengaturan Beban Belajar

Beban Belajar Dan Tatap Muka MTs LKMD Sawa

Tahun Ajaran 2023-2024

                                                                                                                Ditetapak Di: Sawa

                                                                                                                Pada tanggal   : 17 Juli 2023

                                                                                                                 Kepala MTs LKMD sawa ,

                                                                                                                     Drs. La Umini

                                                                                                                     NIP. 19681231 199503 1011

Penjelasan:

Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai Standar kompetensi, dan waktu penyelesaian penugasaan terstruktur ditentukan oleh pendidik.

2. Pengembangan Diri

ORGANISASI MANAJEMEN MADRASAH

1. Latar Belakang

Perubahan sistem pendidikan nasional dari pusat kedaerah oleh pemerintah yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 32 tahun 2004 telah memberikan perubahan dalam berbagai aspek. Tidak terkecuali perubahan bidang pendidikan di dalamnya. Melalui otonomi daerah, awal pembagian kewenangan (sharing of power), pembagian pendapatan (distribution income), dan kemandirian administrasi pemerintah daerah (emprowering) telah dibunyikan. Dimensinya mencakup persoalan politis, teknis dan ekonomis. Secara aksiomatis, otonomi daerah mengakibatkan perlunya beberapa penyesuaian yang dilakukan madrasah. Di satu sisi harus menyesuaikan dengan kebijakan pendidikan yang termasuk domain otonomi daerah, namun pada saat yang sama, madrasah juga harus masuk dalam agenda pembangunan keagamaan yang masih terpusat, saat ini merupakan. pelimpahan wewenang dalam pendidikan berdasarkan otonomi sekolah diharapkan dapat menghilangkan sikap perhatian pemerintah terhadap sekolah-sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang selama ini dirasakan adanya diskriminasi antara lembaga pendidikan umum dibawah naungan Kemendikbud dan lembaga pendidikan madrasah di bawah naungan kemenag. Lain dari pada itu juga dalam rangka pemerataan mutu pendidikan di seluruh jenjang lembaga pendidikan formal.

2. Tujuan.

MTs LKMD Sawa merupakan bagian integral dari sistim Pendidikan Nasional dan merupakan sala satu bentuk satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar Menengah.Walaupun demikian sebagai lembaga Pendidikan Madrasah, MTs LKMD Sawa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri, sehingga dalam menetapkan tujuan sekolah tidak semata-mata mengadopsi tujuan sekolah dasar dan menegah pada umumnya yang telah di tetapkan pemerintah.

Madrasah Tsanawiyah LKMD Sawa sebagai lembaga pendidikan Islam yang selain mempelajari mata pelajaran umum yang dipelajari oleh lembaga pendidikan dasar dan Menegah pada umumnya, secara spesifik mempelajari 5 mata pelajaran   agama Islam yang tidak dipelajari di sekolah-sekolah Menengah pada umumnya, inilah yang nantinya akan menjadi nilai keunggulan tersendiri dibanding dengan lembaga-lembaga pendidikan dasar menengah lainnya.

Dengan demikian tujuan umum Madrasah Tsanawiyah LKMD Sawa adalah meletakan dasar Akidah/Akhlak mulia, kecerdasan, pengetahuan perubahan sikap yang baik serta meletakan dasar keterampilan hidup mandiri untuk mengikuti pendidikan pada jenjang selanjutnya.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Madrasah

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan sehubungan dengan manajemen Berbasis Madrasah antara lain: faktor yang berkaitan dengan kewajiban sekolah, Kebijakan dan perioritas pemerintah, peranan orang tua dan 19 masyarakat, peranan profesionalisme dan manajerial, serta pengembangan profesi.

1. Kewajiban Sekolah

Manajemen Berbasis Madrasah yang menawarkan keleluasaan pengelolaan madrasah memiliki profesi yang besar dalam menciptakan kepala madrasah, guru, dan pengelola sistem penndidikan profesional. Sekolah dituntut mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan bertanggung jawab baik terhadap masyarakat maupun pemerintah, dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap peserta didik.

2. Kebijakan dan Perioritas Pemerintah

Kebijakan dan dukungan pemerintah sangat menentukan efektifitas implementasi MBS terutama bagi sekolah yang kemampuan orang tua/masyarakatnya relatif belum siap memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Alokasi dana pemerintah (APBN, APBD) dan pemberian kewenangan dalam pengelolaan sekolah menjadi penentu keberhasilan. Agar prioritas-prioritas pemerintah dilaksanakan oleh madrasah dan semua aktifitas madrasah ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik sehingga dapat belajar dengan baik, pemerintah perlu merumuskan seperangkat pedoman umum tentang pelaksanaan MBM. Pedoman-pedoman tersebut, terutama ditujukan untuk menjamin bahwa hasil pendidikan (student outcomes) terevaluasi dengan baik, kebijakankebijakan pemerintah dilaksanakan secara efektif, madrasah dioperasionalkan dalam kerangka yang disetujui pemerintah, dan anggaran dibelanjakan sesuai dengan tujuan. Jadi madrasah tidak diperbolehkan untuk berjalan sendiri dengan mengabaikan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis.617

3. Peranan Orang tua dan Masyarakat

Manajemen Berbasis Madrasah menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih. Untuk keperluan tersebut, diperlukan partisipasi masyarakat, dan hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam Manajemen Berbasis Madrasah, sehingga masyarakat dapat lebih memahami, serta mengawasi dan membantu madrasah dalam pengelolaan termasuk kegiatan belajar mengajar. Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan madrasah, mungkin dapat menimbulkan rancunya kepentingan antara madrasah, orang tua, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah perlu merumuskan bentuk partisipasi (pembagian tugas) setiap unsur secara jelas dan tegas.

4. Peranan Profesionalisme dan Manajerial

Manajemen Berbasis Madrasah menuntut perubahan-perubahan tingkahlaku kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi dalam mengoperasikan madrsah. Pelaksanaan MBM berpotensi meningkatkan gesekan peranan yang bersifat profesional dan manajerial. Mereka harus memiliki pengetahuan yang dalam tentang peserta didik dan prinsip-prinsip pendidikan untuk menjamin bahwa segala keputusan penting yang dibuat oleh madrasah, didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan pendidikan. Kepala madrasah khususnya, perlu mempelajari dengan teliti, baik kebijakan dan prioritas pemerintah maupun prioritas madrasah sendiri. Untuk kepentingan tersebut, kepala madrasah harus:

• memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan guru dan masyarakat sekitar madrasah.
• memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang teori pendidikan dan pembelajaran.
• memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menganalisis situasi sekarang berdasarkan apa yang seharusnya serta mampu maemperkirakan kejadian dimasa depan berdasarkan situasi sekarang.

4. Aspek Manajemen Berbasis Madrasah
   1. Pengelolaan Manajemen Berbasis madrasah

Manajemen Berbasis madrasah merupakan model manajemen yang merefleksikan pengelolaan desentralisasi pendidikan yang menempatkan madrasah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan visi, misi, dan tujuan serta sasaran madrasah yang membawa implikasi terhadap pengembangan kurikulum madrasah dan program-program operatif lainnya. 8. E. Mulyasa Manajemen Berbasis

Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Opset, 2017), 28. 22 Manajemen Berbasis Madrasah bertujuan untuk mewujudkan madrasah dan lulusan yang bermutu yaitu sekolah yang mengutamakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi yang baik, didukung oleh manajemen yang memiliki karakter meningkatkan kemampuan kognitif, afektif,dan psikomotorik siswa. Dalam mengimplementasikan manajemen berbasis madrasah, kepala madrasah harus memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan, perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pandangan yang luas tentang madrasah dan pendidikan. Kewibawaan seorang kepala madrasah harus dikembangkan dengan cara meningkatkan keteladanan, sikap kepedulian, semangat belajar, disiplin kerja, sebagai modal perwujudan iklim kerja yang kondusif dan menyenangkan. Selanjutnya kepala madrasah dituntut untuk melakukan funngsinya sebagai manajer madrasah dalam meningkatkan proses pembelajaran.

2. Perencanaan dan Evaluasi

Perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif yang ada. Perencanaan pengembangan madrasah perlu dirumuskan dengan jelas, baik jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. Jangka panjang direalisasikan dalam kurun waktu 5-10 tahun. Jangka menengah dilaksanakan dalam kurun 3-5 tahun. Dan jangka pendek dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun.920 Perencanaan yang baik hendaknya dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di madrasah seperti kepala madrasah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, peserta didik, komite madrasah, pengurus yayasan, dan pengawas madrasah. Madrasah dapat menyusun rencana dan programnya sendiri (school based plan), dan juga melakukan evaluasi internal terhadap programprogram yang dilaksanakan untuk melihat tingkat keberhasilannya

3. Pengelolaan Kurikulum dan Program Pembelajaran

Kurikulum sebagai penentu keberhasilan pendidikan termasuk madrasah merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum, baik kurikulum 9. E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Madrasah, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Opset, 2017),62. 23 nasional, maupun muatan lokal, yang diwujudkan melalui proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler dan instruksional. Agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan kegiatan manajemen program pengajaran. Manajemen pengajaran adalah keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan di bidang pengajaran yang bertujuan agar seluruh kegiatan pengajaran terlaksana secara efektif dan efisien.1021 Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas madrasah, terus digulirkan, begitu pula usaha untuk menuju ke kesatuan sistem pendidikan nasional dalam rangka pembinaan semakin ditingkatkan. Usaha tersebut bukan hanya merupakan tugas dan wewenang Departemen Agama, tetapi merupakan tugas bersama antara masyarakat dan pemerintah. Usaha tersebut mulai terealisasi, terutama dengan dikeluarkannya surat Keputusan bersama (SKB) tiga menteri antara menteri Dalam Negeri, Menteri Agaama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1975, tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Adapun pointpoint SKB tiga menteri tersebut adalah: a. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat. b. Lulusan madrasah dapat berpindah kesekolah umum yang sederajat. c. Siswa madrasah dapat berpindah kesekolah umum yang setingkat. Dengan adanya SKB tiga menteri tersebut, bukan berarti beban yang dipikul madrasah tambah ringan, tetapi justru sebaliknaya, akan semakin berat. Hal ini dikarenakan disatu pihak madrasah dituntut untuk memperbaiki kualitas pendidikan umumnya sehingga setaraf dengan standar yang berlaku disekolah umum, dilain pihak madrasah harus menjaga agar mutu pendidikan agama tetap baik sebagai ciri khasnya.1122Dengan adanya SKB tiga menteri tersebut pendidikan agama menjadi berkurang, karena 10.E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Opset, 2017), 41.11. Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna,1996),

Madrasah-madrasah berlomba untuk menambah materi pendidikan umum untuk mensejajarkan dengan sekolah umum. Pada periode menteri H. Tarmizi Taher menawarkan konsep pengembangan madrasah dengan istilah sekolah dengan berciri khas agama islam yang diberlakukan sejak kurikulum tahun 1994. Kemudian berlaku istilah kurikulum lembaga pendidikan dasar berciri khas Agama Islam (MI atau SD berciri khas agama Islam, MTs atau SLTP berciri khas Agama Islam) dan kurikulum lembaga pendidikan menengah berciri khas agama islam yaitu MA atau SMU yang berciri khas agama islam. Jika SKB tiga menteri perimbangan muatan kurikulumnya adalah 30% Agama dan 70% umum, maka pada sekolah berciri khas agama islam adalah 10% Agama dan 90% umum tentu saja kekurangan pendidikan Agama menjadi sangat menyolok pada periode ini. Hal ini mengandung makna perlunya penciptaan suasana agamais yang kondusif di madrasah bukan hanya simbolik, namun penanaman nilai-nilai religius keislaman pada setiap mata pelajaran dengan diintegrasikan konsep imtaq dan Iptek, diperlukan buku-buku teks yang bermuara.

agamais dan bermuatan pesan-pesan agamais pada setiap bidang studi atau mata pelajaran yang diprogramkan. Kepala madrasah merupakan seorang manajer di madrasah, ia bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran di madrasah. Terdapat empat langkah yang harus dilakukan, yaitu menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan murid, meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program. Untuk menjamin efektivitas pengembangan kurikulum dan program pembelajaran dalam Manajemen Berbasis Madrasah, kepala sekolah sebagai pengelola program pembelajaran bersama dengan pendidik harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional kedalam program tahunan, program semester dan program bulanan. Adapun program mingguan atau program satuan pelajaran, wajib dikembangkan oleh guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran.

4. Pengelolaan Tenaga Kependdikan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pegawai dalam sudut pandang organisasi merupakan mesin sukses organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Madrasah itu sendiri adalah sebuah organisasi, yang didalamnya terdapat para pegawai atau personalia. Merekalah yang melaksanakan tugas-tugas organisasi, baik tugas pokok maupun tugas administratif. Keberhasilan MBM sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinanya dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di madrsah. Dalam hal ini peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku manusia ditempat kerja melalui aplikasi konsep dan teknik manajemen personalia modern. Hal ini bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu fungsi personalia yang harus dilaksanakan pimpinan, adalah menarik, mengembangkan, mengkaji, dan memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karier tenaga kependidikan, serta menyelaras kan tujuan individu dan organisasai. Manajemen tenaga kependidikan (guru dan personil) mencakup :

1. perencanaan pegawai,
2. pengadaan pegawai,
3. pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi,
4. pemberhentian pegawai,
5. kompensasi, dan
6. penilaian pegawai.

Pengelolaan sumber daya manusia seharusnya menjadi perioritas utama dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia meliputi penempatan personil dalam struktur, job descrition ( pembagian tugas), jalur instruksi dan koordinasi, pola instruksi serta komunikasi, mekanisme kenaikan karier, dan pengembangan kompetensi. Perencanaan pegawai merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. Penyusunan personalia yang baik dan tepat memerlukan informasi yang lengkap dan jelas tentang pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan dalam organisasi. Karena itu sebelum menyusun rencana, perlu dilakukan analisis pekerjaan (job analisis) dan analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan. Informasi ini sangat membantu dalam menentukan jumlah pegawai yang diperlukan, dan juga untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan (job spesification). Spesifikasi jabatan ini memberi gambaran tentang kualitas minimum pegawai yang dapat diterima dan yang perlu untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya. Perencanaan pegawai madrasah dilakukan oleh seorang kepala madrasah, kepala kankemenag atau kanwil Kemenag. Bagi madrasah negeri keterlibatan para pejabat yang membawahi madrasah sangat penting. Hal ini karena dalam banyak hal madrasah negeri akan sangat bergantung kepada pejabat yang membawahinya. Akan tetapi sebaliknya dimadrasah swasta, pola perencanaan pegawai baru dapat ditentukan oleh komite madrasah, yang mewakili dari suara hati madrasah, karena biasanya dimadrasah swasta ini segala sesuatunya ditentukan sendiri oleh dewan madrasah atau yayasan sehingga kualifikasi/kompetensi dari pegawai yang dibutuhkan oleh yayasan. Salah satu hal yang terpenting dalam kegiatan perencanaan kepegawaian ini adalah penetapan kebutuhan pegawai madrasah, baik secara kuantitatif maupun kulitatif. Semuanya didasarkan pada karakteristik tugas-tugas madrasah serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai, setelah sebelumnya melakukan proses analisis tugas, termasuk analisis beban. Pengadaan Pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan kegiatan rekruitment, yaitu usaha untuk mencari dan mendapatkan calon-calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak mungkin, untuk kemudian dipilih calon terbaik dan tercakap. Untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan seleksi, melalui ujian lisan, tulisan, dan praktek. Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai. Untuk selanjutnya mungkin masing-masing pihak terkait dalam perjanjian dan ketentuan sebagai bekas pegawai dan bekas lembaga tempat kerja. Dalam hal kaitannya dengan tenaga kependidikan di madrasah, khususnya pegawai negeri sipil, sebab-sebab pemberhentian dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis (1) pemberhentian atas permohonan diri; (2) pemberhentian oleh dinas atau pemerintah; dan (3) pemberhentian sebab lain. Tugas kepala madrasah dalam kaitannya dengan manajemen tenaga kependidikan bukanlah hal yang mudah karena tidak hanya mengusahakan tercapainya tujuan sekolah, tetapi juga tujuan tenaga kependidikan (guru dan pegawai) secara pribadi. Karena itu kepala madrasah dituntut untuk mengerjakan instrumen pengelolaan tenaga kependidikan seperti daftar absensi, daftar urut kepangkatan, daftar riwayat hidup, daftar riwayat pekerjaan, dan kondite pegawai untuk membantu kelancaran Manajemen Berbasis Madrasah di madrasah yang dipimpinnya. Jadi sejak analisis kebutuhan, perencanaan, rekruitmen, pengembangan, hubungan kerja, evaluasi kerja dan pemberian reward atapun sanksi dilakukan oleh madrasah bersama masyarakat. Kecuali penggajian dan pemberian insentif kepada 28 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dilakukan oleh pemerintah. Birokrasi diatasnya hanya bertindak sebagai fasilitator. Peranan pendidik yang sangat penting tersebut bisa menjadi potensi besar dalam memajukan atau meningkatkan mutu pendidikan, atau bahkan sebaliknya bisa juga menghancurkannya. Ketika pendidik benar-benar berlaku profesional dan dapat mengelola pendidikan dengan baik, tentunya semakin bersemangat dalam menjalankan tugasnya bahkan rela melakukan inovasi pembelajaran untuk kesuksesan pembelajaran peserta didik.

5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sarana

pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses pembelajaran seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi tidak dimanfaatkan langsung untuk proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendidikan dalam lembaga pendidikan sebaiknya dikelola dengan sebaik mungkin dan diupayakan semaksimal mungkin agar lembaga pendidikan memiliki daya tarik khas. Dengan demikian diharapkan posisi tawar lembaga tersebut terhadap masyarakat sekitar sangatlah tinggi. Hal ini mungkin terjadi jika sarana dan prasarana ini mendapat perhatian besar dari pengelola pendidikan mulai tahap perencanaan sampai pada perawatan dan pemeliharaan Pengelolaan sarana dan prasarana didasarkan pada kebutuhan, skala perioritas, perawatan, dan gradualitas madrasah dengan ketersediaan anggaran yang terbatas tentu harus cermat dalam melengkapi sarana dan prasarana, apa yang sangat dibutuhkan dan mendesak. Dengan demikian selalu ada skala perioritas yang harus ditetapkan sesuai kondisi lapangan dan tuntutan stakeholder. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Jadi sejak dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan perbaikan, dilakukan oleh madrasah, karena madrasah yang paling mengetahui pendanaan untuk pengadaan dapat sharing antara pemerintah dan masyarakat.

6. Pengelolaan Biaya pendidikan

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBM, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber daya pada kegiatan-kegiatan atau programprogram dalam pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar. Pengelolaan biaya pendidikan dimulai dari kegiatan pengalokasian biaya dan sumber daya pendidikan untuk kegiatan opersional terutama yang berkaitan dengan proses pembelajaran, agar dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. Yang bertugas untuk mengelola biaya pendidikan adalah para kepala madrasah. Di madrasah, kepala madrasah adalah orang yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan biaya pendidikan tersebut. Proses pengelolaan dan pengalokasian biaya pendidikan dimulai dari perecanaan biaya yakni penetapan jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh madrasah, dan perkiraan kisaran besaran biaya setiap kegiatan, kemudian memilih sumber-sumber dana yang memungkinkan untuk digali dan ditetapkan sebagai sumber dana pendidikan. Oleh karena itu penyusunan rencana kegiatan madrasah haruslah realistik dan dapat dijangkau dengan biaya yang dimiliki oleh madrasah. Hal-hal seperti ini merupakan tatangan dan sekaligus menjadi peluang bagi madrasah, untuk 30 mewujudkan kreatifitas dan kredibilitasnya, dan akan menentukan seberapa besar tingkat pengakuan masyarakat terhadap madrasah.

7. Pengelolaan Peserta Didik

Pengelolaan peserta didik merupakan salah satu bidang opersional MBM. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah.Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di madrasah. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran dimadrasah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur serta mencapai tujuan pendidikan madrasah. Bidang manajemen kesiswaan sedikitnya ada tiga tugas utama yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Tanggung jawab kepala madrasah dalam mengelola bidang kesiswaan antara lain: a. kehadiran murid disekolah, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu. b. penerimaan, pengenalan lingkungan sekolah, klasifikasi, dan penunjukkan murid kekelas dan program studi. c. evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar. d. program supervisi bagi murid yang mempunyai kelainan. e. pengendalian disiplin murid f. program bimbingan dan penyuluhan. g. program kesehatan dan keamanan.

8. Pengelolaan Hubungan Madrasah dengan Masyarakat

Hubungan sekolah dan masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di madrasah. Hubungan ini bertujuan; a) memajukan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak, b) memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, dan c) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan madrasah. Agar tercipta hubungan dan kerjasama yang baik antara madrasah dengan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang madrasah yang bersangkutan. Gambaran dan kondisi madrasah dapat diinformasikan kepada masyarakt melalui laporan kepada orang tua peserta didik, buletin bulanan, penerbitan surat kabar, pameran madrasah, open hause, kunjungan kemadrasah, kunjungan kerumah peserta didik, penjelasan oleh staf sekolah, murid, radio, dan televsi, serta laporan tahunan. Harus disadari bahwa masyarakat memiliki peranan yang sangat penting terhadap keberadaan, keberlangsungan, bahkan kemajuan lembaga pendidikan. Setidaknya salah satu parameter penentu nasib lembaga pendidikan adalah masyarakat. Bila ada lembaga pendidikan maju hampir bisa dipastikan salah satu faktor keberhasilan adalah keterlibatan masyarakat yang maksimal. Begitu pula sebaliknya bila ada lembaga pendidikan yang memperihatinkan, salah satu faktor penyebabnya bisa jadi masyarakat enggan mendukung. Masyarakat memiliki posisi ganda dalam lembaga pendidikan yaitu sebagai objek sekaligus subjek yang keduanya memiliki makna fungsional bagi pengadaan lembaga pendidikan. Ketika lembaga pendidikan sedang melakukan promosi penerimaan siswa baru, maka masyarakat menjadi objek mutlak dibutuhkan. Sementara itu respon terhadap promosi itu menempatkan mereka sebagai subjek yang memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolak.

9. Pengelolaan Layanan Khusus

Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan. Perpustakaan yang lengkap dan dikelola dengan baik memungkinkan pesertadidik untuk lebih mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang diperolehnya dikelas melalui belajar mandiri, baik pada waktu-waktu kosong di madrasah maupun dirumah. Disamping itu juga memungkinkan pendidik untuk mengembangkan pengetahuan secara mandiri, dan juga dapat mengajar dengan metode bervariasi, misalnya belajar individual. Manajemen layanan kesehatan dan keamanan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rokhani peserta didik. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang memiliki kesehatan jasmani dan rokhani.1729Untuk kepentingan tersebut dimadrasah-madrasah dikembangkan program pendidikan jasmani dan kesehatan, menyediakan pelayanan kesehatan sekolah melalui usaha kesehatan sekolah (UKS) dan berusaha meningkatkan pelayanan melalui kerjasama dengan unit-unit dinas kesehatan setempat. Disamping itu madrasah juga perlu memberikan pelayanan keaamanan kepada peserta didik dan para pegawai yang ada disekolah agar mereka dapat belajar dan melaksanakan tugas dengan tenang dan nyaman.

10. Pengelolaan Iklim Madrasah

Penciptaan dan pemeliharaan iklim madrasah yang kondusif sangatlah penting untuk mewujudkan suatu madrasah yang efektif. Iklim dan budaya madrasah yang kondusif ditandai dengan terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan tertib dalam pelaksanaan pembelajarannya, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Adapun tujuan penciptaan iklim dan budaya madrasah yang kondusif ini agar pesertadidik merasa senang dan bersikap positif terhadap madrasahnya, pendidik merasa dihargai, dan orangtua pesertadidik juga merasa dilibatkan. Kondisi yang demikian ini dapat tercapai melalui penciptaan norma dan  UU.No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab. II Pasal 4 33 pembiasaan yang baik, hubungan dan kerjasama yang harmonis. Iklim dan Budaya madrasah yang kondusif mendorong setiap warga madrsah untuk bertindak dan melakukan sesuatu yang terbaik yang mengarah pada prestasi peserta didik yang lebih tinggi.1830 Lingkungan madrasah yang aman, optimisme dan harapan yang tinggi akan mendukung terciptanya iklim madrasah yang kondusip untuk membangun budaya akademik yang kokoh. Kegiatan akademik yang terpusat pada siswa (student centered activities) dapat membangkitkan semangat siswa dan para guru untuk bekerja optimal. Hubungan yang harmonis antara madrasah dan masyarakat / orang tua peserta didik, akan mendukung terciptanya iklim sekolah yang baik.

STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH TSANAWIYAH LKMD SAWA

Sawa,29 November 2022 Kepala Madrasah,

Drs.La Umini

NIP.19681231 1995031011

Sawa, 29 November 2022 Kepala Madrasah,

Drs. La Umini

NIP.19681231 1995031011

1. TUJUAN.

MTs LKMD Sawa merupakan bagian integral dari sistim Pendidikan Nasional dan merupakan sala satu bentuk satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar Menengah.Walaupun demikian sebagai lembaga Pendidikan Madrasah, MTs LKMD Sawa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri, sehingga dalam menetapkan tujuan sekolah tidak semata-mata mengadopsi tujuan sekolah dasar dan menegah pada umumnya yang telah di tetapkan pemerintah.

Madrasah Tsanawiyah LKMD Sawa sebagai lembaga pendidikan Islam yang selain mempelajari mata pelajaran umum yang dipelajari oleh lembaga pendidikan dasar dan Menegah pada umumnya, secara spesifik mempelajari 5 mata pelajaran agama Islam yang tidak dipelajari di sekolah-sekolah Menengah pada umumnya, inilah yang nantinya akan menjadi nilai keunggulan tersendiri dibanding dengan lembaga-lembaga pendidikan dasar menengah lainnya.

Dengan demikian tujuan umum Madrasah Tsanawiyah LKMD Sawa adalah meletakan dasar Akidah/Akhlak mulia, kecerdasan, pengetahuan perubahan sikap yang baik serta meletakan dasar keterampilan hidup mandiri untuk mengikuti pendidikan pada jenjang selanjutnya.

B.VISI.

“ Berupaya mewujudkan Warga Madrasah yang Disiplin,Agamis, , Cerdas, Trampi dan berakhlak Mulia,

C.MISI.

Bertolak dari rumusan Visi di atas maka MTs LKMD Sawa mempunyai Misi sebagai berikut:

1. Membiasakan siswa Madrasah mematuhi tata tertib Madrasah.
2. Mendorong, membimbing dan melatih siswa melaksanakan praktek sesuai dengan tuntunan kurikulum ( mata pelajaran Agama dan Umum )
3. Membiasakan kehidupan warga Madrasah yang sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam.
4. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efesien
5. Mewujudkan warga Madrasah yang,santun,jujur,menghargai guru,orang tua lingkungan sekitar.
6. Mewujudkan sarana Prasarana Madrasah yang memadai sesuai standar Nasional Pendidikan.